Jakarta – Nur Rochim aktivis Gerakan Umat Islam Kaffah, mengkritik keras narasi video KBANews berjudul “Negara Masih Absen Saat Warganya Terancam dan Diperjualbelikan”. Menurutnya, video tersebut menyesatkan karena menggambarkan pemerintah bersikap absen dan pasif dalam melindungi WNI korban perdagangan manusia (trafficking).
“Negara bukannya absen, melainkan telah mengambil langkah nyata melalui kerja sama regional, pencegahan rekrutmen ilegal, serta pemulangan korban TPPO, termasuk dari Myanmar dan Kamboja,” tegasnya, hari ini.
Menurutnya, Pemerintah juga menginisiasi pembentukan Satgas TPPO lintas kementerian hingga melalui kerjasama dengan ASEAN untuk memperkuat perlindungan PMI dan memerangi modus operasi online scam yang banyak menjerat WNI.
“Narasi KBANews mengabaikan fakta bahwa pemerintah sudah bekerja keras dalam memberantas TPPO, mengevakuasi korban, dan memperkuat payung hukum. Mengklaim negara absen adalah upaya menggiring opini menyesatkan dan melemahkan legitimasi negara,” jelasnya.
Dijelaskan, sejak 2020 hingga 2023, pemerintah menyelidiki ribuan kasus TPPO berbasis online scam. Lebih dari 2.400 kasus ditangani di ASEAN, termasuk di Kamboja dan Myanmar.
“Sebanyak 46 WNI telah dipulangkan dari Myanmar oleh KBRI, setelah mengalami eksploitasi dan kondisi menyedihkan,” paparnya.
Sayuti menekankan bahwa kerja negara sudah konkret, bukan sekadar narasi simbolik. Dia berpesan, kepada pihak-pihak yang kecewa dengan Pemerintah harus ada kritik konstruktif dan solusi nyata, bukan tudingan abai tanpa data.
“Perlu diposisikan sebagai mitra konstruktif, bukan media agenda setting yang melemahkan kepercayaan publik. Dan Media bertanggung jawab menyajikan narasi seimbang, menghargai kompleksitas dan capaian nyata penanganan TPPO,” sambungnya.
Dia juga menyebut pemerintah “abstain” tak menggambarkan kenyataan lapangan. Kerja diplomasi, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara telah dilakukan, meski tantangannya berat.
“Alih-alih menebar pesimisme, publik perlu disajikan data dan perspektif lintas pihak agar krisis TPPO ditangani secara komprehensif bukan hanya dikonstruksi sebagai kegagalan negara,” pungkasnya.
