Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026. Program tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan TNI dan mencakup pelatihan dasar kemiliteran bagi para peserta.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (24/6), Koalisi Masyarakat Sipil menilai peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan pendidikan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil yang akan menjalankan tugas di sektor koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut mereka, tidak terdapat hubungan langsung antara pelatihan dasar kemiliteran dengan profesionalisme kerja dalam pengelolaan koperasi desa maupun kampung nelayan.
Koalisi juga mengkritik pelibatan TNI dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai telah melampaui peran yang diatur dalam Undang-Undang TNI terkait operasi militer selain perang. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan koperasi seharusnya dilakukan melalui pendekatan profesional, modern, dan berbasis kebutuhan anggota, bukan dengan pola pendidikan yang bercorak militeristik.
Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil menilai Program Koperasi Desa Merah Putih telah bermasalah sejak tahap perancangannya. Pendekatan militer yang digunakan dinilai berpotensi menggeser esensi perkoperasian yang mengedepankan partisipasi anggota dan tata kelola yang demokratis. Selain itu, mereka menyoroti potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dikhawatirkan sulit diawasi secara efektif, terutama karena reformasi sistem peradilan militer dinilai belum tuntas.
Menanggapi meninggalnya dua peserta pelatihan tersebut, Koalisi mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan. Mereka meminta agar pihak yang bertanggung jawab, baik pelaksana maupun struktur komando yang terlibat dalam penyelenggaraan program, dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koalisi juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menurut mereka telah memunculkan berbagai persoalan dalam implementasinya. Selain itu, mereka menuntut penghentian pelatihan dasar kemiliteran dalam program koperasi desa serta berbagai agenda yang dinilai mengarah pada militerisasi warga sipil.
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, Raksha Initiative, Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia Risk Centre, dan SETARA Institute. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah evaluatif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
