JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Ali Hasan, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki potensi besar untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Menurutnya, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat menciptakan permintaan terhadap hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Karena itu, pengembangan rantai pasok pangan dari daerah perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus melakukan pembenahan pelaksanaan MBG. Langkah tersebut meliputi validasi data penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan NIK, pemasangan CCTV di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan standar sanitasi, serta larangan bagi pegawai BGN untuk memiliki atau terlibat langsung dalam kepemilikan SPPG guna mencegah konflik kepentingan.
“MBG harus dilihat sebagai program yang memiliki dampak lebih luas. Selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program ini dapat menggerakkan produksi pangan lokal dan membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, serta pelaku usaha di daerah,” ujar Ali.
Ia juga menilai KDMP dapat memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai ekonomi nasional. Melalui koperasi, hasil produksi lokal diharapkan dapat terserap dan didistribusikan secara lebih terorganisasi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan program pemerintah.
“Jika KDMP dan MBG dapat terhubung dengan baik, manfaatnya akan saling menguatkan. Koperasi menjadi penggerak ekonomi desa, sementara kebutuhan program pemerintah dapat dipenuhi melalui produksi masyarakat sendiri. Ini merupakan langkah untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri,” katanya.
Ali menambahkan, pembenahan tata kelola dan ketepatan sasaran harus terus diperkuat agar anggaran negara yang digunakan dalam kedua program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
