Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Jabatan Sipil Polri, Fernando Emas: Sah, Legal, dan Konstitusional Nasional|January 20, 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap
Menteri Amran: Kehadiran Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan Nasional|November 21, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif
Raja Juli Antoni Tegaskan Kemenhut Masih Butuh Polri untuk Pengawasan Nasional|November 19, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Ahli Hukum Tegaskan: Putusan MK Perbolehkan Polisi Isi Jabatan Sipil yang Sesuai Fungsi Kepolisian Nasional|November 18, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir.
Guru Besar Unpad Tegaskan MK Keliru Memaknai Norma! Polisi Itu Sipil, Tidak Bisa Disamakan dengan Militer Nasional|November 17, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan
Polri Jelaskan Polisi Duduki Jabatan Sipil karena Permintaan Kementerian dan Lembaga Nasional|November 17, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya
Guru Besar Hukum Tata Negara: Putusan MK 114/2025 Tak Melarang Polisi Isi Jabatan di Luar Polri Nasional|November 15, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof.
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI ke MK, Soroti Pasal Operasi Militer Selain Perang Hukum|October 23, 2025October 23, 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor
SDR Prediksi MK Bakal Tolak Gugatan PHPU Pilpres 2024 Nasional|April 21, 2024by Redaktur Redaktur Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan menolak permohonan pemohon Perselisihan Hasil
