Jakarta – Sekretaris Jenderal Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI), Aditya, menanggapi polemik yang berkembang usai tayangnya video di kanal YouTube Off The Record FNN serta pernyataan Amnesty International Indonesia yang menuding Presiden Prabowo menyerang kebebasan berekspresi.
Menurut Aditya, publik perlu memahami bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto bukanlah bentuk pembungkaman terhadap suara masyarakat sipil, melainkan bentuk kewaspadaan negara terhadap kemungkinan penyusupan agenda terselubung di balik gerakan massa.
“Presiden tidak menuduh sembarangan. Beliau justru mengingatkan bahwa tidak semua gerakan yang mengatasnamakan rakyat benar-benar murni dari rakyat,” ujar Aditya, hari ini.
Ia menyayangkan narasi yang dibangun Amnesty dan FNN justru seolah membenturkan Presiden dengan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Padahal, menurut Aditya, Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik dan sangat paham dinamika gerakan, mengingat latar belakangnya sebagai tokoh yang juga dekat dengan sejarah perjuangan anak muda.
“Yang beliau waspadai adalah aktor-aktor bayangan yang mungkin memanfaatkan idealisme mahasiswa untuk agenda yang tidak sehat, termasuk koruptor yang ingin menggagalkan agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Aditya juga menilai tantangan Usman Hamid kepada Istana untuk membuktikan pendanaan koruptor terhadap gerakan sipil seharusnya tidak disikapi emosional.
“Kalau gerakannya benar-benar bersih, tentu tidak perlu merasa tersinggung. Justru ini jadi momen klarifikasi yang sehat bagi semua pihak,” katanya.
JIMI mengajak publik, termasuk LSM dan media independen, untuk menjaga keseimbangan dalam menyampaikan kritik tanpa memperkeruh suasana nasional.
“Jangan sampai atas nama kebebasan, justru kita membuka celah bagi infiltrasi kepentingan asing atau kelompok oportunis yang ingin Indonesia gagal di bawah pemerintahan yang baru dimulai,” tutup Aditya.
