Jakarta — Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri tengah membangun kolaborasi strategis dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memperkuat upaya penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia.
Kasubdit Baintelkam Polri yang menangani isu ketenagakerjaan, KBP Agus Andrianto, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas persoalan buruh saat ini.
“Maraknya permasalahan buruh membutuhkan pendekatan yang sinergis antara aparat, pemerintah, dan serikat pekerja,” ujarnya di Jakarta. Ia menambahkan bahwa Baintelkam siap menyediakan ruang audiensi dan mediasi sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik di lapangan.
Rencana ini mendapat dukungan penuh dari Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Yuda Gustawan. Ia mendorong agar inisiatif tersebut segera diformalkan.
“Kerja sama ini perlu segera diwujudkan dalam bentuk perjanjian resmi, agar penanganan dan pendeteksian dini potensi konflik ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Dukungan serupa datang dari BPJS Ketenagakerjaan, melalui pernyataan Irvansyah Banda yang memastikan kesiapan lembaganya berkolaborasi.
“Kami siap membantu pelaksanaan kerja sama di lapangan, terutama dalam meningkatkan kepesertaan buruh pada program jaminan sosial,” katanya.
Dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen PHI dan Jamsos, Heru Widyanto, menyambut baik langkah tersebut.
“Inisiatif Baintelkam ini memperkuat koordinasi lintas lembaga demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari kalangan serikat pekerja. Presiden KBMI Daeng Wahidin menilai langkah itu sebagai terobosan positif.
“Ini bentuk komitmen nyata negara dalam menjaga hak dan kesejahteraan buruh,” katanya. Sementara Sekjen KSPSI Dedi Hardianto menambahkan, “Kerja sama ini sangat penting untuk memberikan kepastian bagi para pekerja.”
Ke depan, program kolaboratif ini akan disosialisasikan secara luas kepada seluruh serikat pekerja di Indonesia. Melalui sinergi antara Baintelkam Polri, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan terbentuk tim pengaduan terpadu yang mampu mempercepat, mengefektifkan, dan menegakkan keadilan dalam penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan.
