Jakarta — Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Aksi tersebut dikoordinatori oleh M. Ridho selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Kedatangan massa menjadi puncak dari keresahan yang selama ini mereka soroti, mulai dari lambannya pembangunan, tata kelola pemerintahan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Di hadapan massa aksi, M. Ridho menyampaikan orasi dengan nada tegas, meminta pemerintah dan DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Bandung Barat.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat!”
Ridho juga menegaskan bahwa tuntutan massa bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat.
“Kami tidak sedang berbicara tentang suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan. Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak beres, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan!”
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, dievaluasi, bahkan didesak untuk dicopot apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
Dalam orasinya, Ridho juga menyinggung persoalan aset daerah dan meminta adanya transparansi mengenai keberadaan serta pengelolaannya.
«“Aset daerah adalah aset rakyat. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas keberadaannya, statusnya, maupun pengelolaannya. Kami meminta semuanya dibuka secara transparan dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang apabila memang terdapat indikasi pelanggaran!”»
Massa juga menyoroti realisasi anggaran dan pembangunan daerah.
“Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya!”
Sorotan berikutnya diarahkan pada persoalan jabatan aparatur yang kosong maupun masih diisi pejabat pelaksana dalam waktu berkepanjangan.
“Bagaimana pembangunan bisa bergerak cepat kalau jabatan-jabatan strategis masih kosong atau hanya diisi pelaksana? Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan memastikan seluruh jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi!”
Di sektor pendidikan, Bandung Barat Bersatu juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
“Jangan bicara kualitas pendidikan kalau masih ada sekolah yang membutuhkan perhatian. Anggaran pendidikan harus benar-benar sampai kepada kebutuhan pendidikan dan dirasakan langsung oleh siswa serta masyarakat!”
Massa juga meminta adanya penelusuran terhadap berbagai penggunaan anggaran, termasuk dana BOS, hibah, belanja pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah, apabila ditemukan indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Ridho kembali menegaskan:
“Kami meminta DPR RI dan lembaga negara yang berwenang jangan hanya menerima aspirasi kami hari ini. Kami ingin ada tindak lanjut. Periksa kalau memang ada laporan yang harus diperiksa. Klarifikasi kalau memang ada yang harus diklarifikasi. Jangan biarkan masyarakat bertanya tanpa mendapatkan jawaban!”
Di tengah aksi, massa kemudian menyuarakan tuntutannya secara bersama-sama:
“Evaluasi Sekda Bandung Barat!”
“Buka dan transparansikan aset daerah!”
“Audit anggaran yang dipersoalkan!”
“Pembangunan harus tepat sasaran!”
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat!”
“Bandung Barat berhak mendapatkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab!”
Massa menegaskan, aksi ini bukan sekadar soal pergantian seorang pejabat.
Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Pesannya jelas: anggaran harus tepat sasaran, aset daerah harus terlindungi, pembangunan harus berjalan, dan setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk pelayanan publik.
