JAKARTA – Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Ravindra, menilai langkah pemerintah dalam menangani gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak.
Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi dan masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah.
Pemerintah juga membangun posko utama di Labuan Bajo dan Maumere, mengerahkan bantuan logistik melalui jalur darat dan udara, serta membuka kembali akses Transflores yang sebelumnya terhambat longsor. Pelayanan administrasi kependudukan turut dipulihkan melalui pencetakan dokumen pengganti secara gratis, sementara layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan.
“Dalam penanganan bencana, yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan hak dasarnya kembali terpenuhi. Bantuan darurat harus dilanjutkan dengan pemulihan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Ravindra.
Selain penanganan darurat, pemerintah provinsi bersama BPBD menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berdasarkan pendataan kebutuhan dan kerusakan secara terpadu. Perencanaan ini diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kemanusiaan harus menjadi titik temu seluruh elemen bangsa. Kita boleh memiliki perbedaan pandangan, tetapi ketika masyarakat mengalami bencana, kepedulian dan solidaritas harus menjadi prioritas bersama,” katanya.
Ravindra menilai kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan berjalan hingga kehidupan warga kembali normal.
